Potongan Pajak 0,5% dari Marketplace: Apa Artinya buat Kamu

Kamu buka laporan settlement bulan Agustus atau September, terus mengernyit. Angka yang cair ke rekening kok lebih kecil dari yang kamu hitung sendiri? Bukan karena penjualan turun, bukan karena ada refund aneh — ada potongan baru yang belum pernah kamu lihat sebelumnya di rincian itu.

Kalau kamu jualan di Blibli, Shopee, Tokopedia, atau Lazada, ini bukan kesalahan sistem. Ada mekanisme pajak baru yang mulai berjalan, dan begitu kamu paham cara kerjanya, angka itu jadi masuk akal — dan yang penting, uangnya nggak hilang.

Catatan jujur dari kami: artikel ini buat bantu kamu paham gambaran besarnya, bukan pengganti konsultan pajak. Aturan bisa berubah, dan tiap usaha punya situasi beda. Kalau ragu soal kasus spesifikmu, cek ke DJP atau konsultan pajak ya.

Aturan yang mendasarinya bukan hal baru

Yang mengatur ini adalah PMK Nomor 37 Tahun 2025, soal penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini ditetapkan pertengahan 2025 — jadi bukan aturan yang baru terbit tahun ini, cuma baru mulai jalan sekarang.

Mulai 1 Juli 2026, DJP resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut: Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. TikTok Shop tidak termasuk dalam empat yang ditunjuk saat ini. Marketplace diberi waktu sebulan untuk menyiapkan sistemnya, dan pemungutan efektif mulai berjalan 1 Agustus 2026. DJP juga menyebut kemungkinan ada penunjukan marketplace lain ke depannya — jadi daftar ini bisa bertambah, cek langsung ke DJP kalau kamu mau update terbaru.

Apa sebenarnya yang dipotong

Namanya PPh Pasal 22, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto (omzet), di luar PPN dan PPnBM. Sengaja disebut PPh Pasal 22 di sini, bukan sekadar “PPh 0,5%” secara umum — karena mekanismenya beda dari PPh Final yang mungkin sudah kamu kenal. Jadi kalau kamu jual barang senilai Rp 1 juta lewat marketplace, ada Rp 5.000 yang dipotong sebagai PPh Pasal 22 sebelum sisanya cair ke rekeningmu.

Ini yang penting kamu pahami: potongan ini bukan pajak tambahan yang bikin kamu bayar dua kali. Tergantung skema pajak yang kamu pakai, potongan ini bisa jadi:

Kredit pajak yang diperhitungkan di SPT tahun berjalan, kalau kamu pakai skema pajak normal, atau
Bagian dari pelunasan PPh Final sesuai PP 55/2022, kalau kamu pakai skema UMKM final.

Soal siapa yang masih boleh pakai skema PPh Final 0,5% dan sampai kapan, aturannya sedang berubah — kalau kamu mau detail soal ini, baca pajak UMKM PPh Final 0,5% dan cek langsung ke DJP untuk kondisi terbarumu.

Poin paling penting: ada yang bebas potongan

Ini yang paling actionable buat kamu. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dipungut PPh Pasal 22 ini. Tapi ada syaratnya: kamu harus sudah menyampaikan surat pernyataan omzet ke platform.

Tanpa surat pernyataan yang tervalidasi, potongan tetap berjalan otomatis — biarpun omzetmu sebenarnya di bawah ambang batas itu. Jadi kalau kamu merasa omzetmu belum sampai Rp 500 juta setahun tapi saldo tetap dipotong, kemungkinan besar kamu belum menyampaikan pernyataan itu ke platform. Cek menu terkait pajak di akun sellermu, atau tanyakan ke customer service platform soal cara mengajukannya.

Ada juga transaksi yang dikecualikan dari pemungutan ini: jasa ekspedisi atau kurir mitra aplikasi, pedagang pemegang Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan/pemungutan PPh, serta penjualan pulsa dan kartu perdana.

Cara mencatatnya di pembukuan

Ini bagian yang sering bikin bingung: potongan pajak ini bukan hilang begitu saja — itu pajakmu yang sudah disetor duluan oleh platform atas namamu. Jadi jangan catat sebagai “biaya” atau “kerugian”. Perlakukan seperti pembayaran pajak di muka.

Cara paling sederhana:

Omzet penjualan (sebelum potongan) = Rp 1.000.000
Dipotong PPh Pasal 22 (0,5%)        = Rp 5.000
Saldo yang cair ke rekening         = Rp 995.000

Catat omzet penuh Rp 1.000.000 sebagai pemasukan usahamu — bukan angka yang cair setelah potongan. Lalu catat Rp 5.000 sebagai pajak yang sudah dibayar di muka, terpisah dari beban usaha biasa. Kalau kamu jualan di banyak marketplace sekaligus dengan omzet campur aduk, ini juga saat yang tepat untuk rapikan cara kamu mengatur keuangan online shop supaya angka omzet dan potongan pajak nggak tercampur dengan pengeluaran lain.

Kalau kamu juga sering bingung kenapa saldo yang cair dari marketplace suka telat atau ketahan lebih lama dari biasanya, itu topik terpisah yang kami bahas di dana marketplace belum cair — beda mekanisme dengan potongan pajak ini, tapi sama-sama sering bikin pemilik usaha bingung lihat laporan settlement.

Soal bentuk resmi dan di mana kamu bisa ambil bukti pungutnya — apakah lewat Coretax atau dashboard marketplace langsung — belum jelas seragam di semua platform. Kalau kamu belum menemukan di mana ambilnya, tanyakan ke customer service platform atau cek pengumuman resmi DJP. Simpan saja setiap bukti pungut yang kamu terima dari platform, karena ini nanti berguna untuk pelaporan SPT tahunan.

Kalau kamu masih ragu apakah setelah dipotong ini kamu masih perlu setor pajak sendiri secara bulanan, ini juga bukan sesuatu yang bisa dijawab pasti tanpa tahu kondisi usahamu — tanyakan ke DJP atau konsultan pajakmu.

Yang bisa kamu lakukan hari ini

Cek dulu apakah kamu memenuhi syarat bebas potongan — kalau omzetmu di bawah Rp 500 juta setahun, segera cari cara menyampaikan surat pernyataan omzet ke platform tempat kamu jualan. Setelah itu, mulai catat setiap settlement yang masuk dengan angka omzet penuh, bukan angka net setelah potongan, supaya laporan keuanganmu tetap akurat.

Loonas bisa bantu kamu mencatat rapi setiap kali saldo marketplace cair — cukup kirim screenshot laporan settlement lewat chat, dan kami bantu pisahkan mana omzet, mana potongan pajaknya. Keputusan soal skema pajak dan pelaporan tetap ada di tanganmu atau konsultan pajakmu, tapi setidaknya datanya sudah rapi kalau dibutuhkan.

Aturan pajak marketplace ini masih tergolong baru berjalan dan detailnya bisa berubah. Untuk kepastian sesuai kondisi usahamu, rujuk ke DJP atau konsultan pajak terpercaya.